Perumusan PMK 108/2025
Membantu penyusunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Warna dan jarak diatur pada :root di blok
Penelaah Teknis Kebijakan Tk. I
Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II · Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan · Direktorat Penegakan Hukum, Kantor Pusat DJP
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berperan pada analisis data intelijen untuk penanganan pidana perpajakan, penyelesaian kendala regulasi, serta pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian proses pemeriksaan. Rekam jejak lengkap dari kantor vertikal hingga kantor pusat: pengelolaan data perpajakan, pelayanan publik, penagihan aktif sebagai Juru Sita Pajak, dan tata kelola teknologi informasi.
Membantu penyusunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Terlibat dalam penyusunan buku Pemanfaatan Data AEOI (Direktorat Perpajakan Internasional, 2026) serta Monografi Fiskal KPP (2023).
Menyampaikan pemaparan iklim investasi Indonesia di hadapan State Tax Administration China dan calon investor Tiongkok, Suzhou — Oktober 2024.
Xiamen University, Tiongkok — Tugas Belajar.
Tesis: “Equitable Wealth-Based Taxation on High-Net-Value Individuals”
(kerangka penyusunan regulasi pajak kekayaan).
Universitas Terbuka
Universitas Siber Muhammadiyah
STIE PBM, Jakarta
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
Untuk keperluan profesional, silakan menghubungi melalui kanal berikut.
Data kepegawaian terperinci (NIP, nomor telepon pribadi) sengaja tidak ditampilkan di halaman publik ini dan diberikan atas permintaan.